(Dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, 3 Juni 2009).

Oleh:  S. Assery

Akhir-akhir ini tampaknya semua orang membicarakan perkembangan politik. Baik di warung kopi maupun di restoran mewah, baik siang hari dibawah terik matahari maupun malam hari di bawah bulan purnama. Baik anak muda maupun orang tua, pengangguran maupun yang padat kesibukan. Semuanya ingin ikut membicarakan perkembangan politik.

Politik sebenarnya tergantung dari bagaimana cara orang memandangnya. Apakah sebagai komoditas atau sebagai aktivitas. Dipandang sebagai suatu komoditas yang dikemas dan ditawarkan dengan ‘penyedap rasa’ isu-isu politis. Atau dipandang sebagai suatu aktivitas yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak yang saling berkepentingan untuk mencapai tujuan bersama.

Konsekuensi dari memandang politik sebagai komoditas maka kita dapat menerapkan kaidah-kaidah pemasaran seperti strategi pemasaran politik dan bauran pemasaran politik (Firmanzah, 2006).

Strategi pemasaran politik terdiri dari : segmenting, targetting dan positioning. Segmenting adalah membagi-bagi masyarakat kedalam kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik yang sama misalnya masyarakat kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Targetting adalah membidik sasaran kelompok-kelompok tersebut yang akan dipilih sebagai target yang akan diraih. Positioning adalah menempatkan isu dan metode yang cocok kedalam target yang dipilih tersebut.

Dari sisi bauran pemasaran politik terdiri dari product, price, promotion, place. Product adalah fungsi dan manfaat dari sesuatu yang kita buat untuk dipasarkan kepada target pasar. Price adalah besarnya kuantitas uang atau sumberdaya yang akan diperlukan untuk menilai fungsi dan manfaat tersebut. Promotion adalah bentuk penyampaian informasi yang berisi bujukan maupun paksaan untuk menyebarkan produk tersebut. Place adalah saluran penyebaran yang digunakan untuk menjamin bahwa fungsi dan manfaat tersebut diperoleh pelanggan atau pemilih.

Apabila politik dipandang sebagai aktivitas maka ada suatu proses politik yang akan menghasilkan output politik. Proses politik terdiri dari perencanaan, pengorganisasian sumberdaya, pelaksanaan dan pengendalian. Dari sisi output maka sebuah proses politik menghasilkan efektifitas berupa kinerja politik misalnya semakin meningkatnya demokrasi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan kepastian hukum.

Dalam berpolitik maka terdapat aktor politik dan figuran politik ibarat sebuah sinetron, politik dapat dikemas dalam lakon atau cerita yang menarik. Misalnya berlatar belakang kekayaan maupun kemiskinan, berlatar belakang modern maupun tradisional. Termasuk isu yang diangkat dalam kampanye politik dapat berupa isu kemiskinan, keterbelakangan, keterpurukan, dan kriminalitas. Demikian pula sebaliknya isu yang diangkat dapat berupa isu kesejahteraan, pembangunan, dan keamanan.

Politik adalah kepentingan antara berbagai aktor politik yang menginginkan untuk memperoleh kekuasaan. Aktor politik akan memanfaatkan setiap situasi dan kondisi yang paling menguntungkan buat dirinya dengan dukungan para figuran politik. Dan nantinya apabila aktor tersebut dapat menjadi pemeran utama terbaik maka akan mendapat kemenangan dan akan mendapat kekuasaan.

Para figuran politik sebagai pendukung aktor utama juga memanfaatkan situasi dan kondisi untuk kepentingan dirinya. Berbagai cara dilakukan dengan memberi kontribusi, baik berupa pikiran, tenaga, dan bahkan dana.

Dalam berpolitik diperlukan kolaborasi. Kolaborasi artinya kerjasama dua pihak atau lebih dalam mencapai tujuan. Dalam kolaborasi akan ada konsekuensi berbagi risiko dan berbagi sumberdaya. Setiap kolaborasi hendaknya didukung dengan contractual agreement yang akan menjamin kesepakatan isi, cara, dan waktu yang diperlukan selama berkolaborasi (Schilling, 2001).

Berkolaborasi adalah menggeser pemahaman dari semula persaingan individual menjadi persaingan yang dilakukan secara berkelompok, yang kita kenal dengan istilah koalisi.

Kualitas koalisi dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Pertama, sejauh mana derajat saling mengisi antar partner dalam koalisi, kedua derajat transparansi antar partner dalam koalisi, ketiga derajat komitmen antar partner, dan keempat derajat berbagi resiko dengan para partner (Syuhada, 2006).

Konflik dalam koalisi sering terjadi karena asimetri dalam komitmen, asimetri kekuasaan, dan asimetri informasi. Asimetri dalam komitmen artinya terjadinya ketidaksepadanan dalam memegang prinsip berkoalisi. Asimetri kekuasaan artinya terjadinya ketidaksamaan derajat masing-masing pihak dalam memegang kekuasaan. Asimetri informasi artinya terjadinya perbedaan kepemilikan informasi dan terjadi saling menyembunyikan informasi penting sehingga masing-masing pihak tidak mengetahui hal yang sebenarnya.

Banyak koalisi yang mengalami kegagalan ditengah jalan sebelum mencapai tujuan. Kegagalan ini dapat disebabkan adanya prilaku mencari kesempatan dalam kesempitan atau kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Prilaku ini mempengaruhi kualitas koalisi karena memperlemah komitmen dan mengurangi transparansi.

Sekian