(dimuat di Harian Suara Merdeka, 27 Mei 2009).

Oleh : S. Assery

Berdasarkan data BPS 2007, terdapat lebih dari 50 juta unit usaha UMKM atau 90% dari total unit usaha di Indonesia, dapat menyumbang lebih dari 50% PDB Indonesia dan menyerap jumlah pekerja mencapai 90 juta jiwa atau lebih dari 90 persen terhadap seluruh  tenaga kerja Indonesia (BPS, Mei 2008).

Menteri Negara urusan Koperasi dan UKM dalam Rapat Kerja Komisi VI di DPR RI 11 Mei 2009 lalu mengemukakan bahwa diperkirakan perlu modal sebanyak hampir 500 trilyun rupiah untuk UMKM.

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan dimasa krisis UMKM dikenal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, namun masih banyak hambatan dan kendala yang dihadapi, baik internal maupun eksternal. Termasuk dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.UMKM selama ini sering dihadapkan pada kesulitan mengakses sumber permodalan, penyediaan agunan, dan informasi mengenai produk atau fasilitas kredit perbankan.

Bagaimanakah strategi mempercepat pemberdayaan UMKM? PEMBERDAYAAN UMKM

Dalam UU No.20/2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Sedangkan Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi upaya ini dilakukan agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Kriteria usaha kecil dan menengah diatur dalam Undang-Undang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) No. 20 Tahun 2008  pada pasal 6. Kriteria Usaha Mikro adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500. 000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan Kriteria Usaha Menengah adalah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dengan dilandasi dengan asas kekeluargaan, upaya pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (UU No 20/2008).

Asas Kebersamaan  adalah asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Asas Efisiensi adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan  UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdayasaing. Asas Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri. Asas Berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Asas kemandirian adalah usaha pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.

POLA KEMITRAAN

Kemitraan adalah  kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar (UU RI No. 20/ 2008 Pasal 1 poin 13).

Kemitraan adalah mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar UMKM dan antara UMKM dengan UB.

Pelaksanaan kemitraan dapat dilakukan dengan pola inti-plasma, subkontrak, waralaba,  umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan outsourcing (alih daya).

Dalam prakteknya yang muncul kepermukaan bisa saja saling curiga antara si besar dan si kecil. Si kecil curiga jangan-jangan kemitraan malah membuka peluang untuk dicaplok oleh si besar. Hal ini berdasarkan fakta adanya bapak angkat yang ‘memakan’ anak angkatnya sendiri. Si besar pun curiga jangan-jangan bantuan permodalannya tidak digunakan untuk mengembangkan bisnis tetapi malah digunakan untuk tujuan konsumtif (Mudrajad, 2007).

Oleh karena itu perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengatur tentang kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.

KUNCI KEBERHASILAN

Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mempercepat pemberdayaan UMKM antara lain; (1) tersedianya SDM yang  berkualitas dan professional, (2) tersedianya dukungan regulasi yang kondusif, (3) tersedianya pengawasan yang efektif, (4) tersedianya teknologi informasi yang murah, dan (5) tersedianya pembiayaan modal yang mudah diakses (Baseline Report, 2000).

Untuk dapat tersedianya SDM berkualitas dapat diperoleh melalui peningkatan pendidikan formal dan nonformal, serta peningkatan kompetensi sumberdaya manusianya. Pendidikan merupakan salah satu pilar dalam pembangunan manusia berkualitas. Pendidikan yang baik direfleksikan antara lain dengan indikator kesetaraan pendidikan, demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan, populis tidak elitis, dan disesuaikan dengan pemberdayaan masyarakat yang relevan (Suryono, 2008).

Peningkatan kompetensi dapat diperoleh antara lain melalui kompetensi dalam membentuk jaringan, kompetensi teknologi informasi, kompetensi kerjasama tim, dan kompetensi mengkomunikasikan ide-idenya. Disamping itu juga diperlukan kemampuan memadukan beberapa faktor yang dimiliki SDM tersebut, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, kecerdasan, intuisi, dan selalu belajar dari kesalahan sebelumnya (Baron, 2000).

Pengawasan dan bimbingan dalam pembentukan dan pengembangan UMKM merupakan prioritas penting, termasuk memberikan kemudahan kelengkapan perijinan dan dokumen legal usaha. Bimbingan pada UMKM hendaknya bukan hanya pada tahap penyebaran brosur dan buku juklak saja, tapi secara konkrit membantu satu per satu kelembagaan usaha kecil dan menengah yang belum berjalan maupun yang sudah berjalan.

Lebih penting lagi adalah aksi terjun langsung membenahi kondisi usaha kecil menengah satu persatu, sehingga dapat diketahui latar belakang penyebab ketidakmampuan mengelola usaha. Apakah disebabkan karena faktor SDMnya, keterampilan manajemennya, akses pembiayaannya, atau pilihan teknologi yang tidak efisien.

Pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan oleh UMKM, antara lain untuk tercapainya pemasaran yang lebih luas ke berbagai konsumen perorangan maupun konsumen korporat. Disamping itu juga diperlukan tercapainya efektifitas internal dalam administrasi pembukuan yang rapi, misalnya menggunakan paket perangkat lunak teknologi informasi yang terbaru. Pemanfaatan teknologi informasi ini juga dapat mengurangi biaya komunikasi karena menggunakan sarana email atau internet dibanding percakapan melalui telepon yang memiliki kelemahan tidak dapat menunjukkan gambar-gambar maupun brosur-brosur yang penting.

Demikian pula bantuan permodalan yang mudah diakses, juga sangat penting karena sangat membantu usaha kecil dan menengah dalam memperoleh kredit perbankan. Selama ini hanya 20% saja UMKM yang dapat memperoleh kredit perbankan.

MELINDUNGI UMKM

Berdasarkan beberapa studi tentang organisasi industri, disebutkan bahwa industri modern mengalami banyak perubahan baik dari sisi permintaan maupun teknologi, yang mengurangi skala ekonomi akibat adanya standardisasi dan produksi massal. Dan industri cendederung beraglomerasi di daerah-daerah dengan potensi industri untuk mendapatkan manfaat dari kedekatan lokasi (Mudrajad, 2007).

Penguasaan pasar dan pemusatan usaha harus dicegah agar tidak merugikan UMKM. Usaha besar tidak diperbolehkan menguasai UMKM sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan yang masih berlangsung.

PENUTUP

Percepatan pemberdayaan UMKM tidak cukup bila sekedar membantu mereka untuk bertahan hidup saja.  Tapi sebaiknya juga membantu mereka agar mampu lepas dari subsistence level dan menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Angka-angka statistik yang menunjukkan kemajuan pembangunan UMKM hanyalah salah satu indikator saja. Agregasi semacam ini akan menjadikan kita dapat melihat secara makro namun tidak bisa menjadikannya sebagai dasar untuk mengatakan bahwa kenyataan di lapangan sudah sama dengan angka-angka perkembangan tersebut.

Sistem perekonomian apapun yang dianut, hanyalah label yang ditimpakan kepadanya, yang penting tujuan perekonomian kita tercapai demi terbentuknya perekonomian yang efektif dan efisien. Efektif, berarti tercapainya tujuan perekonomian yang berkeadilan sosial. Efisien, berarti terciptanya iklim perekonomian yang tidak menimbulkan biaya tinggi di semua lini aktivitas usaha. Sekian.