Di awal tahun 2009 perusahaan telekomunikasi, PT Exelcomindo Pratama Tbk (XL) membatalkan rencana penjualan 7.000an menara telekomunikasi miliknya karena harga penawaran yang masuk dianggap tidak mencapai target. Sebelumya, di akhir tahun 2008 lalu PT Bakrie Telecom Tbk yang berencana menjual 500an menaranya juga belum memiliki kejelasan dan dianggap tidak transparan dalam rencana pemanfaatan dana tunai yang akan diraup dari penjualan menara ini. Sementara itu PT Mobile-8 Telecom, Tbk yang telah menjual 200an menaranya pada tahun 2005 lalu ternyata juga sudah siap menjual sisa 200an menara telekomunikasi yang masih dimilikinya.

Dana hasil penjualan menara dapat digunakan untuk mendukung anggaran belanja modal perusahaan seperti program ekspansi jaringan maupun dalam membuka pasar baru. Namun dapat pula digunakan untuk melunasi beberapa hutang perusahaan yang telah jatuh tempo.


Bila setiap menara telekomunikasi dihargai satu milyar rupiah, maka perputaran uang ratusan milyar rupiah hingga trilyunan di bisnis jual beli menara telekomunikasi ini membuat beberapa pengusaha professional dan amatiran juga ikut terjun meramaikan tender penjualan menara yang digelar oleh beberapa perusahaan telekomunikasi tersebut diatas.

Demikian pula dengan maraknya bisnis penyewawaan menara telekomunikasi yang dilakukan penyedia menara (tower provider), telah menarik minat beberapa pengusaha, baik pengusaha yang sebelumnya mengenal bisnis menara atau yang benar-benar baru dalam bisnis menara, bahkan yang tidak diketahui dengan jelas siapa pemilik dananya juga ikutan mengais peluang rezeki bisnis penyewaan menara telekomunikasi.

Siapa sajakah pihak-pihak yang terkait dengan bisnis penyewaan menara telekomunikasi ini? Bagaimanakah iklim industri dan peta persaingannya?

PIHAK TERKAIT
Ditinjau dari sisi pihak-pihak yang terkait (stakeholder) dalam bisnis penyediaan dan penyewaan menara telekomunikasi (tower provider), dapat diketahui ada enam pihak terkait, yaitu perusahaan operator telekomunikasi, perusahaan penyedia menara telekomunikasi, konsultan penataan menara telekomunikasi, Pemerintah Daerah Tingkat Dua Kabupaten/Kota, Regulator Independen, dan Masyarakat.

Pihak Pertama adalah perusahaan operator telekomunikasi sebagai pengguna jasa sewa menara. Jumlah perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia saat ini sebanyak 11 perusahaan. Antara lain Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, HCPT, NTS, Bakrie, Smart, Mobile-8, dan Sampoerna. Kesemua Perusahaan ini dapat kita bagi dalam 3 kelompok; kelompok besar yaitu pemilik lebih dari 10ribu BTS, kelompok menengah yaitu pemilik 5ribu hingga 10ribu BTS, kelompok kecil yaitu pemilik kurang dari lima ribu BTS.

Pihak Kedua adalah perusahaan penyedia menara telekomunikasi (tower providers) yang melakukan investasi dan pembangunan menara di suatu daerah kemudian menyewakannya kepada perusahaan operator telekomunikasi. Tugas penyedia dan pengelola menara termasuk mengoperasikan dan merawat infratrutur menara telekomunikasi tersebut dan menjamin layanan kepada penyewanya. Mereka ini antara lain Tower Bersama Group, Indonesian Tower, Protelindo, Nurama, dan banyak lagi.

Jumlah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam bidang penyedia menara saat ini sekitar 20 perusahaan, yang dapat dikelompokkan dalam kelompok besar yang memiliki lebih dari 5.000 menara, kelompok menengah yang memiliki 1.000 hingga 5.000 menara, dan kelompok kecil yang memiliki kurang dari 1.000 menara. Sebenarnya ada kelompok lebih kecil yang hanya memiliki puluhan menara saja namun biasanya mereka adalah perorangan yang semula sebagai kontraktor menara lalu mencoba-coba peruntungan di bisnis menara, dan belum tentu mampu memperbesar jumlah menara yang dimilikinya.

Pihak Ketiga adalah konsultan penataan menara telekomunikasi atau konsultan pembuat master cell plan. Jumlah konsultan yang mengkhususkan dibidang ini sangat sedikit. Konsultan master cell plan menara harus memiliki peta digital Indonesia secara lengkap dan memiliki software prediksi coverage yang akurat. Mahalnya peta digital dan software Radio Frequency ini menjadikan jumlah mereka yang berkualitas hanya sedikit.

Biasanya perancangan RF bisa dilakukan oleh operator telekomunikasi maupun vendor perangkat telekomunikasi, namun jasa konsultasi RF Planning ini dibundling dengan penjualan perangkat telekomunikasi hingga sampai kepada on air baru diserahterimakan ke operator telekomunikasi sebagai pembeli, yang akan menyediakan jaringan dan jasa telekomunikasi. Oleh karena itu, bila dikhususkan jasa penataan menara telekomunikasi saja, maka jumlahnya sedikit, antara lain PT Telsoft, PT Devan Telemedia, PT CAA, dan beberapa perusahaan kecil lain.

Pihak Keempat adalah Pemda Tingkat Dua sebagai fasilitator bisnis menara yang menjembatani berbagai pihak yang berkepentingan dalam bisnis ini. Pemda juga sebagai pemberi ijin pendirian menara dengan demikian juga sebagai penerima manfaat retribusi ataupun kontribusi dari adanya bisnis menara di daerahnya. Beberapa Kabupaten dan Kota telah menetapkan peraturan daerah, perbup,ataupun perwali yang secara khusus mengatur penataan menara di wilayahnya. Sampai saat ini diketahui ada 110 Kabupaten/Kota yang telah memiliki master plan menara telekomunikasi. Bila dibandingkan dengan total 440 Kab/Kota di Indonesia maka yang telah memiliki master plan menara telekomunikasi baru sekitar dua puluh lima persen saja.

Pihak Kelima adalah Regulator yang mengatur kebijakan pembangunan menara telekomunikasi seperti Depkominfo, Depdagri, PU, dan BKPM. Sedangkan pengawas implementasi bisnis antara lain BRTI dan KPPU yang dapat memberikan rekomendasi ataupun sangsi bila dianggap terjadi persaingan usaha tidak sehat.

Pihak Keenam adalah masyarakat sebagai pengguna jasa telekomunikasi sehingga dapat menerima panggilan dan melakukan panggilan bahkan komunikasi data dengan adanya sinyal yang dipancarkan Antena BTS pada menara telekomunikasi yang melingkupinya. Dan masyarakat juga sebagai penerima manfaat sewa lahan atau penerima kerugian atas berdirinya menara telekomunikasi di lingkungannya.

IKLIM INDUSTRI

Pemahaman secara umum bahwa peningkatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi akan meningkatkan perekonomian daerah melalui efek multiplier telah menjadi pendapat yang diterima semua pihak. Dengan demikian orientasi Pemda tidak melulu mencari PAD jangka pendek saja, apalagi hanya kepentingan pihak tertentu. Beberapa kasus penghentian pembangunan menara bahkan pembongkaran menara yang telah berdiri perlu diberikan kejelasan bagi semua pihak terkait.

Perlunya penataan menara telekomunikasi adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Dengan penataan yang baik dan tepat maka dapat mengakomodasi estetika kota, meningkatkan pendapatan daerah, dan dapat menjamin keamanan investasi pembangunan menara. Demikian pula pelung perlunya pemanfaatan aset daerah untuk dapat dijadikan lahan masyarakat atau pemda yang dapat disewa para penyedia menara.

Sebagai contoh di Pemprov DKI Jakarta dan Kota Jogjakarta telah dilakukan kegiatan failitasi oleh Pemda setempat dengan cara memanggil semua operator telekomunikasi untuk menjelaskan rencana pengembangan BTS kedepan dan termasuk rencana pembangunan menara, hingga kepada rincian area cakupan yang diinginkannya. Pertemuan yang difasilitasi pihak pemda ini melibatkan perusahaan telekomunikasi sebagai calon penyewa, perusahaan penyedia menara sebagai calon investor pembangunan, konsultan master plan menara telekomunikasi, dan unsur masyarakat yang memahami bisnis menara telekomunikasi.

Sebaiknya tidak dipakai lagi istilah “stop” imb menara atau bahkan sampai perubuhan menara. Untuk itu diperlukan singkronisasi menara eksisting dengan rencana atau mater plan. Diperlukan pula meeting rutin yang melibatkan para stakeholder dalam melakukan evaluasi bisnis menara. Adanya kejelasan seperti Azaz Kepastian Usaha, Azaz Equal Treatment, dan Azaz Quality of Service justru sangat ditunggu para pihak terkait dalam bisnis menara ini. Dan yang juga penting, Pemda tidak memonopoli siapa yang ditetapkan sebagai tower provider di wilayahnya. Namun siapa saja diberi kesempatan yang sama dan diperbolehkan sebagai penyedia menara asalkan syncronized dengan master plan menara yang ditetapkan.

PETA PERSAINGAN

Berdasarkan pengalaman beberapa perusahaan telekomunikasi, succes rate pembangunan menara yg dilakukan langsung atau via kontraktor lebih tinggi dibanding yang diserahkan pada perusahaan tower provider. Walaupun tower provider adalah perusahaan yang khusus bergerak di bidang investasi pembangunan dan penyewaan menara, namun bukan berarti tidak ada problem yang dihadapi.

Adanya masalah akusisi lahan seperti sulitnya memperoleh harga beli atau sewa lahan yang wajar, dan sulitnya memperoleh perijinan warga maupun pemda setempat menjadi kendala awal pembangunan menara. Demikian pula masalah dalam pembangunan menara, seperti tingginya kenaikan harga material besi dan electrical, ditambah lagi masalah ketatnya standar pengoperasian dan perawatan (service level guarantee) yang diminta penyewa menara yaitu para perusahaan telekomunikasi.

Sebagai perusahaan pada umumnya, tentu saja perhitungan ekonomis untung rugi tetap menjadi pertimbangan utama dalam investasi dan pembangunan menara telekomunikasi. Dengan kondisi persaingan yang ketat di era krisis ekonomi global yang mempengaruhi bisnis penyewaan menara maka perusahaan yang efisien sajalah yang akan memenangkan persaingan. Diperkirakan dalam satu dua tahun kedepan, akan semakin banyak perusahaan penyedia menara amatiran yang tumbang, dan terpaksa menjual menara telekomunikasi yang dimilikinya kepada kelompok lebih yang besar.

Sekian.