PENDAHULUAN

Liberalisasi sektor telekomunikasi yang terjadi di Indonesia sejak 1999, diawali dengan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, telah merubah peta struktur persaingan industri telekomunikasi nasional. Perubahan struktur industri tersebut juga mempengaruhi perilaku para pelaku industri telekomunikasi sehingga mereka melakukan perubahan dan penyesuaian strategi perusahaannya.

Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam program kerja berbagai bidang seperti pemasaran, pembangunan jaringn, dan keungannya. Perubahan dan penyesuaian strategi dan program kerja ini untuk meingkatkan kinerja masing-masing perusahaan, dan apabila digabungkan maka selanjutnya akan mempengaruhi kinerja industri telekomunikasi Indonesia secara keseluruhan.

Semula hanya ada pelaku pasar telekomunikasi tunggal yaitu Telkom, lalu menjadi dua dengan adanya Indosat, lalu menjadi beberapa perusahaan telekomunikasi seperti sekarang. Pasar yang semula monopoli, lalu duopoli, dan kini menjadi oligopoli. Hingga saat ini tercatat lebih dari sepuluh operator telekomunikasi yang beroperasi dengan berbagai teknologi baik GSM maupun CDMA.

Dengan jumlah penduduk yang banyak dan wilayah negara yang luas akan menjadi pasar yang menjanjikan bagi industri telekomunikasi. Dan melihat kelebihan seperti ini, industri luar negeripun selalu menjadikan negara kita sebagai sasaran pasar utama mereka.

Demikian pula jumlah pelanggan telekomunikasi mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2004 jumlah pelanggan selular sekitar 40 juta namun pada pertengahan tahun 2008 lalu mencapai 113 juta pelanggan selular. Pelanggan untuk telepon tetap PSTN maupun Fixed Wireless Access (FWA) juga mengalami peningkatan, yaitu sejumlah 11 juta pada tahun 2004 menjadi 21 juta pelanggan pada pertengahan tahun 2008 lalu.

 Apakah perkembangan sektor telekomunikasi tersebut telah cukup mewakili perkembangan perekonomian yang semakin membaik?  Ataukah sebenarnya ada agenda-agenda penting yang menjari pekerjaan rumah berkaitan dengan perbaikan sektor telekomunikasi ini?

PEMBAHASAN

Setidaknya ada lima agenda penting telekomunikasi yang harus segera dituntaskan, pertama pemerataan teledensitas di seluruh wilayah Indonesia, kedua pengurangan dominasi kepemilikan asing, ketiga peningkatan peran industri dalam negeri, keempat perbaikan manajemen spektrum frekwensi, dan kelima regulasi yang benar benar transparan dan adil.

 1. Meningkatkan pemerataan teledensitas

Teledensitas adalah tingkat kepadatan pemakaian telepon dibandingkan seratus penduduk. Teledensitas 6% artinya setiap 100 penduduk, enam diantaranya memiliki dn menggunakan telepon. Teledensitas 50% artinya setiap 100 penduduk, 50 diantaranya sudah memiliki dan menggunakan telepon.

 Dengan semakin meingkatnya teledensitas, maka akan memiliki efek pengganda, yaitu semakin banyak interaksi komunikasi yang efisien dan efektif. Interaksi komunkasi Selanjutnya dapat meningkatkan laju perkembangn pertumbuhan bisnis maupun pertumbuhan ekonomi suatu negara.

 Teledensitas telepon tetap kabel (PSTN) maupun nirkabel (FWA) sampai pertengahan tahun 2008 lalu masih dibawah 6%. Namun demikian teledensitas telepon seluler dapat mencapai 50%. Teledensitas telepon seluler ini mengalami peningkatan yang signifikan, dari sekitar 13% pada tahun 2004, meningkat menjadi 29% pada 2006, dan mencapai 50% pada pertengahan tahun 2008 (Ditjen Postel, September 2008).

 Apabila kita mengakui bahwa peningkatan teledensitas akan membawa manfaat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara, maka pemahaman itu harus didasari perlunya penyebaran yang merata dari angka teledensitas tersebut. Peningkatan teledensitas juga seharusnya dilihat pola penyebarannya, sehingga tidak terkumpul di kota-kota besar saja namun terjadi penyebaran merata di berbagai kabupaten dan kota kecil lainnya.

2. Mengurangi dominasi asing

Investasi asing di industri telekomunikasi saat ini terus meningkat. Salah satu indikasinya tercermin dari tingginya kepemilikan saham asing di sejumlah operator telekomunikasi. Sebagai contoh porsi kepemilikan asing di HCPT hampir 100%, Excelcomindo Pratama 99%, Natrindo Telepon Seluler 95%, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia 75%, Indosat 45%, dan Telkomsel 35%.

Walaupun partisipasi atau keberadaan asing di telekomunikasi tidak dilarang namun perlu perencanaan regulasi atau kepastian hukum yang jelas. Dominasi kepemilikan oleh asing seharusnya dapat berdampak positif terhadap kinerja perusahaan tersebut. Namun demikian iklim investasi yang berkembang seharusnya dapat lebih memihak lokal, sebagai contoh dalam industri menara telekomunikasi.

3. Meningkatkan peran industri dalam negeri

Perkembangan pelanggan telekomunikasi yang sedemikian pesat dan perkembangan investasi asing di sektor telekomunikasi yang semakin meningkat belum dapat mendorong perkembangkan industri produk pendukung telekomunikasi dalam negeri, khususnya manufaktur perangkat telekomunikasi lokal. Kita lebih banyak menjadi pasar dan konsumen dari produk telekomunikasi dan teknologi dari negara maju seperti Amerika, Eropa bahkan produk telekomunikasi negara Asia seperti China.

Beberapa faktor penyebab kelemahan produk telekomunikasi lokal antara lain karena persaingan yang ketat dan tidak seimbang, kurangnya supply komponen, adanya dominasi vendor asing, adanya bea masuk yang tinggi, dan minimnya dukungan penelitian dan pengembngan (R&D). Disamping itu tidak adanya fokus produk unggulan apa yang akan dikembangkan menjadi tambahan masalah yang menghambat perkembangan industri dalam negeri.

4. Memperbaiki manajemen spektrum frekwensi

Demikian pula dalam kebijakan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai media transmisi tanpa kabel (wireless) yang akan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pembangunan bidang telekomunikasi dan informatika di Indonesia.

Spektrum frekuensi radio sebagai salah satu aset negara merupakan sumber daya terbatas sehingga pemanfaatannya harus dinilai secara wajar. Dengan semakin berkembangnya teknologi wireless pada era kompetisi global di bidang ekonomi dan teknologi seperti sekarang ini, maka pemanfaatan spektrum frekuensi radio harus optimal sehingga bermanfaat kepada negara dan masyarakat.

Antisipasi di bidang telekomunikasi dilakukan melalui perumusan kebijakan dan pengaturan dalam proses Manajemen Spektrum Frekuensi Radio, termasuk kebijakan pentarifan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio.

5. Perlunya regulasi transparan dan adil

Stakeholder industri telekomunikasi Indonesia terdiri dari tiga pihak, Produsen sebagai penyedia jaringan dan jasa telekomunikasi, konsumen sebagai pengguna layanan jasa telekomunikasi, dan pemerintah sebagai otoritas pengelola sumberdaya spektrum frekwensi dan otoritas pembina industri telekomunikasi.

Secara umum, semua pelaku usaha atau produsen bertujuan memaksimisasi laba. Produsen menuntut kebebasan berusaha seluas luasnya bahkan terkesan tidak memerlukan ada aturan main yang tampaknya menyulitkan pergerakan strategi dan program kerjanya. Perilaku  produsen juga akan menghalangi calon produsen lain yang akan masuk untuk memperebutkan pangsa pasar yang ada, dan bila perlu mematikan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya.

Sebaliknya, pengguna jasa atau konsumen bertujuan memaksimisasi kepuasaan, dan menuntut kepuasan layanan sebesar-besarnya. Konsumen menuntut layanan yang memuaskan namun tidak setiap konsumen cerdas dan memiliki alat analisis yang baik untuk menghitung secara benar antara harga yang dia bayarkan dengan kualitas layanan yang seharusnya diterimanya.

Regulator independen sebagai wasit diperlukan dalam memfasilitasi iklim persaingan yang sehat bagi para produsen serta menjamin iklim kesesuaian harga yang dibayar konsumen dengan layanan telekomunikasi yang diterimanya.

Oleh karena itu sangat diperlukan adanya peran regulator independen untuk membuat regulasi yang transparan dan adil dalam menciptakan iklim kompetisi yang sehat, yang menjembatani persaingan antar pelaku usaha maupun menjamin aturan tentang kualitas layanan pengguna jasanya.

Penutup.

Dengan semakin meningkatnya industri telekomunikasi memberikan nilai positif bagi pertumbuhan ekonomi bagi negara kita. Namun masih ada beberapa agenda penting diatas yang harus segera diselesaikan, baik dalam tataran kebijakan dan regulasi, maupun dalam tataran pelaksanaan dan pengawasannya.

Apabila berbagai agenda penting tersebut diatas dapat segera dilaksanakan dan terjamin pengawasannya, maka sumbangan sektor telekomunikasi terhadap pendapatan nasional akan semakin meningkat, dengan tetap memperhatikan pentingnya pemerataan teledensitas dan pemihakan kepada produk dan investor dalam negeri. Sekian.

(Assery)