(Dimuat di Harian Suara Merdeka, 22 Oktober 2008)

DALAM memahami fenomena krisis keuangan di Amerika Serikat (AS), mau tidak mau kita harus mengakui bahwa krisis tersebut akan membawa dampak negatif bagi perkembangan ekonomi dan bisnis global, dan selanjutnya timbul pengaruhnya dalam memperlambat pertumbuhan ekonomi global, perdagangan dunia, dan sektor keuangan global. Dampak penurunan perekonomian global juga akan berpengaruh terhadap negara-negara berkembang di Asia, termasuk di Tanah Air.

Bila terjadi krisis ekonomi global, maka di sektor perdagangan akan terjadi tren penurunan konsumsi barang pokok, baik berupa sandang, papan, maupun pangan, yang akan menimbulkan tren penurunan harga komoditas penting, dan selanjutnya memengaruhi kinerja ekspor nasional.


Sementara itu di sektor keuangan akan terjadi gejolak pasar keuangan lokal, baik yang dipicu oleh karena prinsip kehati-hatian dalam memutuskan likuiditas dan pembiayaan maupun karena timbulnya persepsi negatif masing-masing pelaku keuangan. Keduanya akan berakibat kepada tren penurunan laju likuiditas dan pembiayaan nasional.

Pemerintah telah membentuk tim khusus langsung di bawah koordinasi presiden untuk mengantisipasi dampak krisis global terhadap perekonomian Indonesia. Tim itu merupakan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan dunia usaha.

Apakah akan efektif pembentukan tim khusus semacam ini? Adakah sisi lain yang juga perlu diperhatikan guna semakin mengefektifkan program itu?

Beberapa sisi penting yang perlu diperhatikan, antara lain kesiapan birokrasi pemerintahan dan kesiapan manajemen dunia usaha di Indonesia.

Dari sisi birokrasi, kita baru memasuki fase pemberdayaan birokrasi dengan tema reformasi birokrasi. Namun masih lebih banyak hanya bisa menjawab masalah job analysis dan job grading saja.

Sementara itu Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pemerintahan yang disiapkan sejak 2004 juga masih dalam tahap pembahasan dan belum disahkan; saat ini masih taraf uji coba di beberapa departemen.

Reformasi birokrasi sebaiknya juga memperhatikan beberapa aspek politik internal birokrasi yang dapat menghambat reformasi birokrasi. Berbagai faktor tersebut antara lain inner circle relationship, axis of influence, polarizing elements, dan informal coalitions (Albrecht, 2003)

Inner circle relationship direfleksikan dari adanya hubungan antara birokrat level pelaksana dengan level pembuat keputusan. Yang perlu diperhatikan, apakah hubungan tersebut semata-mata bersifat kekerabatan, kekeluargaan, atau pertemanan. Dan apakah ada kolaborasi atau grup khusus atau special treatment dari dalam birokrasi dengan yang di luar birokrasi, yang dapat memengaruhi atau menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan penting pemerintahan yang berkaitan dengan dunia bisnis.

Axis of influence direfleksikan dari adanya hubungan khusus dari birokrat level pelaksana yang dapat mengkesampingkan atau melewati level di atasnya hingga dapat langsung akses kepada level pembuat keputusan yang paling tinggi, termasuk mengarahkan keputusan pemerintahan yang hanya memenangkan kelompok bisnis tertentu.

Polarizing elements direfleksikan dari adanya hubungan antarpersonal yang saling berkompetisi sehingga memengaruhi interaksi emosional, bila terpaksa pengambil keputusan harus mengambil keputusan yang merugikan personal tersebut.

Informal coalition direfleksikan dari adanya kelompok yang akan menolak keputusan yang sudah diambil atau melaksanakan yang berbeda dari yang sudah diputuskan, sehingga kelompok tersebut akan menjadi oposan yang tidak produktif.

Ditinjau dari sisi kesiapan manajemen dunia usaha, maka memenangkan dunia usaha dengan memproduksi barang dengan biaya rendah dan memproduksi barang yang unik dan berbeda dari yang lain akan menjadi kunci dalam persaingan bisnis modern (Porter, 1998).

Era sekarang adalah era persaingan global, sehingga berbagai jenis bisnis bermodal kedekatan dengan penguasa maupun menjadi mediator berbagai proyek pemerintahan tidaklah akan mampu eksis dalam jangka panjang. Apabila hanya beorientasi jangka pendek saja, maka tidak akan memberikan efek positif yang signifikan terhadap pertumbuhan sektoral secara menyeluruh dan jangka panjang. Demikian pula dengan perlunya iklim regulasi yang prokompetisi, yang sangat diperlukan untuk menciptakan produksi swasta yang terseleksi dan dapat bersaing di pasar global.

Pembinaan secara nyata bagi pengusaha kecil dan menengah sampai membantu pemasarannya, juga merupakan bagian penting yang perlu dilaksanakan dan diawasi secara langsung oleh pemerintah dan para pengusaha besar itu sendiri, mengingat akses dan keterbatasan informasi yang mereka ketahui, serta akses dan keterbatasan perolehan kredit atau pembiayaan usahanya.

Berbagai prinsip kemitraan usaha besar dengan usaha kecil kadangkala menimbulkan sifat predatorian pada saat pengusaha besar mematikan pengusaha menengah dan kecil. Belum lagi adanya kondisi kemitraan yang tidak efektif antara pengusaha kecil.

Kedua sisi penting tersebut, yaitu sisi kesiapan birokrasi pemerintahan dan sisi kesiapan manajemen dunia usaha, juga perlu dibenahi dalam rangka mengantisipasi potensi krisis ekonomi global. Berbagai program pemerintah dalam mengantisipasi dampak ekonomi global itu sebaiknya tidak hanya menjadi jargon-jargon politik, yaitu dengan menjual ide-ide ekonomi dan bisnis semata; apalagi apabila program-program itu hanya dalam tataran perencanaan, bukan langsung kepada tataran pelaksanaan dan pengawasannya.

Kelemahan umum yang terjadi selama ini adalah lebih mudah membuat perencanaan dengan berbagai program yang tampaknya menarik namun terjadi kelemahan dalam semangat pelaksaannya, dan terjadi ketidaktegasan dalam pengawasannya.

Semangat pelaksanaan dilakukan dengan mengedepankan prinsip good governance dalam mengorganisasikan semua sumber daya yang dikuasai bangsa Indonesia, baik teknologi maupun sumber daya manusia (SDM)-nya.

Di samping itu, diperlukan pula ketegasan dalam pengawasan yang dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip kepatuhan dan kesetaraan dalam penghargaan prestasi dan hukuman.(68)

–– Syeh Assery SE MM, pendiri Global Studia Indonesia, Direktur Riset dan Pengembangan PT Devan Telemedia (sebuah perusahaan jasa konsultasi manajemen dan bisnis).

© 2008 suaramerdeka.com. All rights reserved