(Dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat 17 Juli 2008)
Dengan semakin meningkatnya sektor telekomunikasi maka memberikan peningkatan subsektor sarana pendukungnya antara lain pembangunan menara telekomunikasi. Secara fungsional menara telekomunikasi merupakan perangkat yang mendukung penyelenggaraan telekomunikasi dan salah satu sarana dan prasarana yang memungkinkan berfungsinya telekomunikasi.Sejak tahun 2002 bisnis penyewaan menara telekomunikasi mulai ada. Pada saat itu hanya Telkom Flexi yang berminat dengan pola menyewa ke perusahaan penyedia menara telekomunikasi. Pada 2005, terjadi penjualan menara telekomunikasi milik operator PT Mobile-8 Telecom kepada perusahaan penyedia menara telekomunikasi dengan jumlah mencapai ratusan menara. Dan pada 2007 mulai banyak perusahaan telekomunikasi lain seperti PT Excelcomindo dan PT Indosat juga berminat dengan pola sewa menara yang dibangun dan dioperasikan perusahaan penyedia menara telekomunikasi.

Yang dimaksud penyewaan menara telekomunikasi adalah usaha penyewaan yang dilakukan para penyedia, pembangun, dan pengelola menara telekomunikasi untuk disewakan kepada operator telekomunikasi. Bagi pembangun dan pengelola menara telekomunikasi dapat mengeluarkan capex belanja modal sekitar Rp 1 miliar per menara dan memperoleh pendapatan sewa yang besarnya antara Rp 150 juta hingga Rp 240 juta per tahun, diharapkan dapat diperoleh break even point di tahun ke 4 atau ke 5. Biasanya jangka waktu sewa minimal 10 tahun. Dan bagi operator telekomunikasi mengeluarkan biaya sewa (opex) tersebut akan lebih efisien dibanding harus mengeluarkan belanja modal (capex) yang besar di muka, sehingga mereka dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas jaringannya.

Namun di sisi lain berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan dan keberadaan menara telekomunikasi juga sedemikian rumit. Cukup banyak menara telekomunikasi yang dianggap kurang memenuhi jaminan keamanan lingkungan dan kurang proporsional penempatannya bagi estetika tata kota. Juga sikap masyarakat terhadap keberadaan menara telekomunikasi yang dianggapnya berpotensi membahayakan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Bahkan indikasi timbulnya persaingan pendirian menara telekomunikasi yang tidak efisien karena tidak saling berbagi atau sharing tower.

Terlebih lagi bagi para operator telekomunikasi menganggap terjadi overlapping tentang pembangunan menara telekomunikasi karena adanya peraturan suatu daerah baik berupa perbu/perwali dan perda namun masih saja menimbulkan isu beragam , mulai dari pendapat anggota dewan, pengamat bisnis, pelaku bisnis, bahkan jajaran pemerintah daerah yang menerbitkan peraturan juga masih bisa berbeda pendapat mengenai bentuk peraturan dan substansinya.

Rumitnya masalah pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi tersebut sebaiknya dibarengi dengan solusi untuk mendesain ulang pola pengembangan menara telekomunikasi agar pemenuhan keamanan lingkungan masyarakat, kesehatan, kekuatan konstruksi, estetika tata kota dan lain sebagainya dapat terakomodasi secara proporsional, sehingga benturan konflik dan persoalannya dengan instansi lain dapat diminimalisasi

Bagaimanakah sebaiknya pola penataan menara telekomunikasi khususnya di Kota Yogyakara? Bagaimana sebaiknya pola tender pemenangnya? Bagaimanakah hubungannya dengan peran manajemen aset daerah untuk optimalisasi aset dan peningkatan pendapatan daerah?

Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerbitkan Perwali No.10 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi. Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi tersebut diperlukan dalam rangka menjamin kenyamanan, keselamatan, kelestarian lingkungan, serta estetika sesuai kaidah tataruang. Dalam Perwali tersebut juga dijelaskan bahwa menara telekomunikasi terpadu adalah menara yang dipergunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio. Untuk Kota Yogyakarta, pengawasan pembangunan menara telekomunikasi dilakukan oleh Dinas Perizinan dan Dinas Perhubungan.

Demikian pula dengan terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomer 02 tahun 2008 perihal Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi maka standar industri penyedia menara telekomunikasi semakin jelas menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital, dan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor lingkungan. Peraturan Menteri tersebut juga menegaskan bahwa penyedia menara, pengelola menara, maupun kontraktor menara adalah harus badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan dalam pola tender ataupun penunjukan pemenang sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi antara lain sebagai berikut:
1. telah memiliki pengalaman dan kemampuan membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi
2. telah memiliki kemampuan menyelesaikan service level agreement atau service level guarantee (jaminan tingkat layanan) para penyewanya
3. sanggup memberikan kontribusi terbaik bagi pemda dan masyarakat termasuk memenuhi semua aspek perizinan dan sosial kemasyarakatan
4. bukan perusahaan titipan yang tidak mampu melaksanakan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi
5. merupakan badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Dan yang penting tidak hanya dimenangkan satu perusahaan saja namun dapat dipilih dua atau tiga perusahaan sehingga dapat terjadi kompetisi penyediaan menara dengan harga sewa yang memadai dan kualitas layanan yang dapat diperbandingkan, Dengan harga sewa yang memadai maka operator telekomunikasi merasa puas dan tidak merasa dirugikan. Dan dengan kualitas layanan yang dapat diperbandingkan maka akan memacu masing-masing penyedia menara untuk memberikan kualitas layanan terbaik agar penyewa tidak komplain.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah kaitannya dengan manajemen aset daerah. Ada beberapa faktor yang perlu dikaji yang berhubungan dengan seberapa besar tingkat kepentingan penataan menara telekomunikasi tersebut bagi daerah, baik dari sisi nilai aset, akuntabilitas pengelolaan aset, audit atas pemanfaatan tanah, perkembangan pasar properti, dan bagaimana sistem informasi dalam pengelolaan aset. Dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan aset tersebut, maka dalam jangka pendek dapat memonitor kinerja operasionalisasi aset dan jangka panjang dapat melakukan perencanaan strategik atas optimalisasi aset daerah.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemda antara lain: (1) melakukan inventarisasi aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pendirian dan pengoperasian menara telekomunikasi, (2) melakukan pengecekan dokumentasi legal dan proses legal prosedur penguasaan atau pengalihan aset tersebut, (3) melakukan penilaian aset, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun untuk penetapan harga sewa atau harga jual sepanjang mengikuti peraturan berlaku, (4) memrioritaskan optimalisasi aset dengan memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi sosial, (5) melakukan pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan transparansi dan membentuk suatu sistem yang termonitor dengan jelas sehingga setiap pertanggungjawaban dari tingkat pelaksana hingga pimpinan dapat dinilai dan diukur dengan baik. q – c. (4109-2008).