(Dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, 4 Oktober 2008)

Telepon seluler yang dahulunya merupakan barang mewah sekarang telah menjadi kebutuhan. Bahkan satu orang dapat memiliki lebih dari dua telepon seluler. Dan yang lebih menarik, banyak juga yang memiliki satu telepon seluler tapi mempunyai lebih dari satu kartu dengan cara memakai diganti ganti sesuai keperluannya.

Banyaknya pilihan-pilihan jenis telepon seluler yang ada di pasar membuat konsumen dapat memilih yang paling sesuai dengan kebutuhannya, tentunya dengan mempertimbangkan nilai kegunaan atau utilitas telepon seluler tersebut, dan biasanya harga dapat dihubungkan dengan pilihan dan nilai kegunaan atau utilitas (Nicholson, 2004).

Jumlah pengguna telepon seluler di Asia diperkirakan meningkat tiga kali lipat sejak 1990 hingga 2010. Walaupun dilanda krisis di regional Asia beberapa waktu lalu, namun kontribusi pertumbuhan line telepon seluler Asia terhadap dunia mencapai 23% di tahun 1990 dan meningkat menjadi 33% di tahun 2000, serta diprediksi mencapai 50% pada 2010 nanti (World Bank, 2001).

Perkembangan yang pesat pada industri telekomunikasi akhir-akhir ini terutama didorong oleh pekembangan yang pesat dari pasar telekomunikasi seluler. Persaingan antar operator dalam pasar ini cukup sengit. Bahkan akhir-akhir ini sudah menjurus pada perang harga. Demikian pula persaingan antar perusahaan telekomunikasi seluler dalam perang pulsa dengan volume iklan yang sangat besar di berbagai media cukup menguras sumberdaya mereka juga. Persaingan perang iklan yang sangat masif ini sampai diingatkan oleh Regulator beberapa waktu lalu dengan istilah ‘sementara cooling down dulu”.

Meski di satu sisi menguntungkan pelanggan, namun perang tarif antar operator telekomunikasi diharap jangan sampai mengganggu kualitas jaringan layanan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tingginya keluhan pelanggan soal mutu jaringan layanan telekomunikasi yang rendah perlu diperbaiki terlebih setelah operator semakin gencar mempromosikan tarif ‘murah’ mereka (Idtug, 2008).

Pada tahun 2008 ini, negara kita masuk dalam 6 besar daftar negara dengan jumlah pelanggan seluler terbanyak. Jumlah pelanggan seluler di tanah air pada kuartal kedua 2008 mencapai jumlah 116 juta, dan berada di posisi ke-6 sebagai negara yang mempunyai pelanggan seluler paling banyak. Dari urutan teratas ditempati China (585 juta), India (291 juta), Amerika Serikat (259 juta), Rusia (172 juta), Brasil (134 juta), Indonesia (116 juta), Jepang (103 juta), Jerman (103 juta), Italia (90 juta), Pakistan (86 juta) (Wireless Intelligent, 2008).

Pembangunan sektor komunikasi juga ditandai dengan target akses telekomunikasi untuk 38.000 desa terpencil melalui program USO (universal service obligation) yang membutuhkan dibangunnya 158.000 menara telekomunikasi dengan total investasi mencapai Rp.173Trilyun. Dengan semakin meningkatnya sektor telekomunikasi maka memberikan peningkatan subsektor sarana pendukungnya antara lain pembangunan menara telekomunikasi. Secara fungsional menara telekomunikasi merupakan perangkat yang mendukung penyelenggaraan telekomunikasi dan salah satu sarana dan prasarana yang memungkinkan berfungsinya telekomunikasi (S.Assery, KR, 17 Juli 2008).

Hingga saat ini di Indonesia telah hadir lebih dari 10 operator telekomunikasi antara lain Telkom, Telkomsel, Indosat, Excelcomindo, Hutchison, Sinar Mas, Sampoerna, Bakrie Telecom, Mobile-8, dan Natrindo Telepon Selular. Pelaku dalam industri telekomunikasi tidak banyak sebagaimana halnya dalam struktur pasar yang bersaing sempurna (perfect competition), yang didalam praktek struktur pasar persaingan sempurna jarang ditemui. Struktur pasar oligopoli adalah ciri dari industri telekomunikasi di seluruh dunia. Namun demikian pasar oligopoli tidak dengan sendirinya diikuti oleh persekongkolan horisontal dalam bentuk kartel misalnya. Fakta di Indonesia menunjukkan bahwa katel dalam bentuk price fixing atau market division tidak terjadi, justru perang harga (price war) yang disertai dengan berbagai bentuk persaingan non-harga (non-price competition).

Perubahan lingkungan ekonomi global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang demikian pesat, telah melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Kecenderungan global yang mengubah paradigma telekomunikasi antara lain:

(1) telekomunikasi tidak lagi diselenggarakan sebagai pelayananan masyarakat (public utility) seperti penyedian air minum, listrik dan jalan raya, melainkan sebagai jasa komersial (comodity) seperti jasa lainnya yang diperdagangkan;

(2) telekomunikasi tidak lagi diselenggarakan dalam lingkungan yang berdasarkan monopoli melainkan dalam pasar yang lebih kompetitif;

(3) perilaku pengguna jasa telekomunikasi tidak lagi puas dengan apa yang ditawarkan pemegang monopoli melainkan menuntut adanya pilihan dalam penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pelayanan yang beragam;

(4) peran pemerintah tidak lagi berada dalam penyelenggaraan telekomunikasi, melainkan dalam pembinaan yang meliputi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan regulasi;

(5) peran pihak swasta dalam penyelenggaraan dan investasi infrastruktur telekomunikasi makin meningkat sehingga pembangunan jaringan dan perluasan pelayanan untuk masyarakat makin tergantung pada iklim berusaha yang diciptakan regulasi bagi mereka; (6) kemajuan luar biasa dalam teknologi digital menyebabkan konvergensi antara telekomunikasi, penyiaran dan media yang memunculkan segmen usaha baru yang akan merubah tata penyelenggaraan telekomunikasi.

Aspek legal pertelekomunikasian di Indonesia diatur dalam U No36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Setidaknya ada 5 muatan penting dalam UU no. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi tersebut antara lain; (1) peran Pemerintah yang dititik beratkan pada pembinaan yang meliputi penetuan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian; (2) Penyelenggaraan telekomunikasi dibagi dalam tiga jenis yaitu; (a) penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, (b) penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan (c) penyelenggaraan telekomunikasi khusus.;

Diatur juga mengenai (3) pelayanan universal secara tegas sehingga setiap penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal service obligation merupakan kewajiban penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi agar kebutuhan masyarakat terutama di daerah terpencil mendapatkan akses telepon.

Demikian pula dengan adanya (4) pengaturan secara rinci atas standarisasi pelayanan sehingga penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna. Dan (5) penyelenggara telekomunikasi diwajibkan melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan.

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun dan penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya kecuali untuk keperluan proses peradilan pidana tertentu atau suatu badan yang dijamin oleh peraturan perundangan.