Strategi Mempercepat Pemberdayaan UMKM

(dimuat di Harian Suara Merdeka, 27 Mei 2009).

Oleh : S. Assery

Dengan populasi sebanyak 49,8 juta atau 99 persen dari total unit usaha yang ada di Indonesia,  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menyumbang 53,6% PDB Indonesia pada tahun 2007 lalu. Demikian pula banyaknya jumlah pekerja yang terserap UMKM ini mencapai 91,8 juta jiwa atau 97,3 persen terhadap seluruh  tenaga kerja Indonesia (BPS, Mei 2008).

Demikian pula Menteri Negara urusan Koperasi dan UKM dalam Rapat Kerja Komisi VI di DPR RI 11 Mei 2009 lalu mengemukakan bahwa diperkirakan perlunya modal sebanyak hampir 560 trilyun rupiah untuk UMKM. Jumlah tersebut dimanfaatkan oleh sekitar 51 juta unit UMKM di Indonesia atau sekitar 99% dari seluruh pelaku usaha nasional.

Dari sisi jumlah unit usaha, maka tampak besar sekali karena mencapai lima puluh juta unit usaha dan mencapai 99% dari total usaha yang ada di Indonesia. Namun tampaknya ada perbandingan yang tidak normal, dalam kriteria pelaku usaha tersebut dan cenderung terjadi pengelompokan yang tidak seimbang.

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan dimasa krisis UMKM dikenal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, namun masih banyak hambatan dan kendala yang dihadapi, baik internal maupun eksternal. Termasuk dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.UMKM selama ini sering dihadapkan pada kesulitan mengakses sumber permodalan, penyediaan agunan, dan informasi mengenai produk atau fasilitas kredit perbankan.

 Bagaimanakah sebaiknya langkah-langkah untuk mempercepat pemberdayaan UMKM?

 

Tentang Pengeluaran Pemerintah

Oleh : Syeh Assery

Apakah yang dimaksud pengeluaran pemerintah? Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap output nasional di beberapa negara? Bagaimanakah teori mengenai pengeluaran pemerintah dari beberapa ekonom ataupun pemikir sosial lainnya?

Tulisan ini membahas kajian dari Arthur Gold Smith (2008) tentang pemahaman pengeluaran pemerintah, penelitian Erdal Karago and Kerim Ozdemir (2006) tentang pengeluaran pemerintah di Turki, dan penelitian Sajkumar Tulsidharan (2006) tentang pengeluaran pemerintah di India. Beikutnya juga dibahas sekilas penjelasan berbagai penelitian tentang pengeluaran pemerintah yang dikutip Tulsidharan seperti penelitian Landau (1986), Barro (1989,1990) Kormendi dan Meguire (1985), Ram (1986), Ashauer (1989), Cashin (1995), Rubinson (1977) Levine dan Renelt (1992).

Pembahasan lainnya adalah teori Musgrave dan Rostow, Wagner, Peacock dan Wiseman terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi juga tentang kaitan antara pengeluaran pemerintah dan crowding out. Bab II Pembahasan diakhiri dengan dua subbab yaitu tentang peranan pengeluaran pemerintah dalam ekonomi Islam dan pengeluaran pemerintah menurut ekonomi Pancasila.

Mengantisipasi Krisis Global

(Dimuat di Harian Suara Merdeka, 22 Oktober 2008)

Oleh : Syeh Assery

DALAM memahami fenomena krisis keuangan di Amerika Serikat (AS), mau tidak mau kita harus mengakui bahwa krisis tersebut akan membawa dampak negatif bagi perkembangan ekonomi dan bisnis global, dan selanjutnya timbul pengaruhnya dalam memperlambat pertumbuhan ekonomi global, perdagangan dunia, dan sektor keuangan global. Dampak penurunan perekonomian global juga akan berpengaruh terhadap negara-negara berkembang di Asia, termasuk di Tanah Air.

Bila terjadi krisis ekonomi global, maka di sektor perdagangan akan terjadi tren penurunan konsumsi barang pokok, baik berupa sandang, papan, maupun pangan, yang akan menimbulkan tren penurunan harga komoditas penting, dan selanjutnya memengaruhi kinerja ekspor nasional.